PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS

Image result for jabatan administrator asn

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP  ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.

PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:a. Jabatan administrator;  b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini, adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c.memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;  dan g. sehat jasmani dan rohani.

“Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan,” bunyi Pasal 54 ayat (2) PP tersebut.

Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; c.telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan f. Sehat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud .

Namun PNS sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong,” bunyi Pasal 56 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 itu.

Menurut PP ini,  PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e.ditugaskan secara penuh di luar JA; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pejabat Fungsional

PP ini menegaskan, bahwa pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi  pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

“JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” bunyi Pasal 68 PP ini.

Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.

Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a.fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang  dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan e.kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

PNS diberhentikan dari JF, menurut PP ini, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;  d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f.tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF,” bunyi Pasal 98 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF, dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

Sumber : http://setkab.go.id

Iklan

Pentingnya KLHS dalam RTRW

Image result for KLHS RTRW

BERDASARKAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  untuk  memastikan  bahwa prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan  suatu  wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup  dan  keselamatan  masyarakat,  setiap perencanaan  tata  ruang  wilayah  wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
KLHS diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk memitigasi. Mitigasi diperlukan untuk menfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif  yang berguna  untuk  mengurangi  dampak  yang  timbul  dari  pelaksanaan  rencana pembangunan  spesifik  (misalnya  infrastruktur  transportasi  yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat  KLHS  dilakukan  untuk mengevaluasi RTRW,  yang  berimplikasi  adanya  proyek-proyek  dan  rencana  pembangunan  spesifik,  maka  penggunaan  peta  (untuk menguraikan  dampak  atau  konflik  yang  mungkin  terjadi  antara  usulan pembangunan  dan  lingkungan  hidup) direkomendasikan  untuk  menjelaskan  hal  tersebut.  Analisis  GIS  sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya.

Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industry ataupun lainnya yang berdampak negatif  yang terjadi di Bangka Belitung tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan memakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif.

Pentingnya KLHS 

KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh-jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan  memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme  pengkajian  pengaruh  kebijakan,  rencana, dan/atau  program  terhadap  kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;   perumusan  alternatif  penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;  dan   rekomendasi  perbaikan  untuk  pengambilan keputusan  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  yang  mengintegrasikan  prinsip  pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan dalam penyusunan KLHS scientific judgement tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. KLHS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Didalam dokumen KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;   b. perkiraan  mengenai  dampak  dan  risiko lingkungan hidup;
c.  kinerja layanan/jasa ekosistem;
d.  efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.  tingkat  kerentanan  dan  kapasitas  adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f.  tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi  dasar  bagi  kebijakan, rencana,  dan/atau  program  pembangunan dalam suatu wilayah.  Apabila  hasil  KLHS  sebagaimana  dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,   maka kebijakan,  rencana,  dan/atau  program pembangunan  tersebut  wajib  diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala  usaha  kegiatan  yang  telah melampaui daya dukung dan daya  tampung  lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

CLTS-SToP

KESEHATAN sangat diidamkan oleh setiap manusia dengan tidak membedakan status sosial maupun usia. Semua mempunyai keinginan yang sama untuk mempunyai tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat selain menguntungkan diri sendiri juga berguna bagi perkembangan kemajuan suatu bangsa dan negara.
Kita hendaknya menyadari bahwa kesehatan adalah sumber dari kesenangan, kenikmatan dan kebahagian. Karena itu, adalah bijaksana bila kita selalu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk mempertahankan kesehatan yang baik kita harus mencegah banyaknya ancaman yang akan mengganggu kesehatan kita. Ancaman yang paling berbahaya adalah kedunguan yaitu ketidaktahuan atau tahu tapi tidak mau melaksanakan (Entjang; 2000).

Ancaman lainnya terhadap kesehatan adalah pembuangan kotoran (faeces dan urina) yang tidak menurut aturan. Buang Air Besar (BAB) di sembarangan tempat itu berbahaya. Karena itu akan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit lewat lalat, udara dan air.
Yang membuat orang geleng-geleng kepala, setelah 63 tahun merdeka, ternyata 72,5 juta penduduk Indonesia masih buang air besar (BAB) di luar rumah (Laporan Pemerintah RI ke Millennium Development Goals/MDGs). Versi Departemen Kesehatan bahkan lebih besar lagi, 100 juta orang!
Angka itu menjadi lebih menyeramkan lagi manakala dikaitkan dengan kenyataan masih sangat rendahnya akses masyarakat ke air minum yang bersih.
Buruknya kualitas sanitasi juga tercermin dari rendahnya persentase penduduk yang terkoneksi dengan sistem pembuangan limbah (sewerage system).
Karena itu, menjadi tidak mengherankan ketika kondisi ini dikaitkan dengan tingginya angka kematian bayi dan prevalensi penyakit yang bersumber dari kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia. Angka kematian bayi Indonesia, yakni 50 per 1.000 kelahiran, Indonesia sekarang ini adalah yang tertinggi kedua di Asia setelah Kamboja. Dari 200.000 anak balita yang meninggal karena diare setiap tahun di Asia, separuh di antaranya adalah di Indonesia.
Oleh Karena itu maka Masyarakat diharapkan paham dan tahu tentang CLTS….

Apa maksudnya?
CLTS (Community Lead Total Sanitatian) atau dalam bahasa Indonesia terjemahannya lebih kurang Sanitasi Total Yang Dipimpin Oleh Masyarakat adalah sebuah pendekatan dalam pembangunan sanitasi.

Tujuan CLTS
Kegiatan CLTS ini lebih ditekankan pada perubahan perilaku kebiasaan masyarakat dari yang masih Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat (open defecation) ke tempat yang berkonsentrasi (jamban). Jamban ini diusahakan dari bahan lokal (bukan terbuat dari konstruksi beton bertulang) karena sasaran CLTS ini pada masyarakat pedesaan. Dengan adanya jamban yang sederhana tersebut lingkungan akan menjadi lebih sehat dan penyakit yang disebabkan akibat dari BAB di sembarangan tempat bisa diminimalisir. Kalau masyarakat sudah bisa dan biasa BAB di jamban tersebut dan sudah dapat merasakan keuntungannya secara perlahan, masyarakat dengan sendirinya akan membuat jamban yang permanen serta lebih memenuhi syarat kesehatan lingkungan.
Perubahan perilaku BAB ini tidak gampang. Sebagai contoh kalau sudah terbiasa BAB di sungai yang kakinya terendam air, merasa dingin, melihat pemandangan dan terasa nyaman lalu harus berpindah BAB di jamban dengan ruang yang sempit, sumpek dan gelap adalah sangat sulit. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah perilaku tersebut. Secara klasik perubahan perilaku tersebut sering diutarakan oleh kebanyakan orang, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak sekolah sama sekali, yaitu bahan mengubah perilaku tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan pendekatan CLTS secara bertahap diharapkan akan terjadi perubahan baik secara evolusi maupun secara revolusi. Hal ini akan tergantung dari sumber daya manusia yang ada pada lokasi kegiatan.

Prinsip-prinsip CLTS
Prinsip utama dari CLTS yaitu: pertama, tidak ada subsidi terhadap pembangunan infrastruktur (jamban keluarga). Masyarakat dilatih untuk membantu diri sendiri dan memulai dari apa yang dimiliki (kemauan, tenaga dan bahan lokal). Berbeda dengan program lainnya, baik dari pemerintah atau penginisiatif, yang selalu memberikan subsidi yang mendorong masyarakat berperan aktif mengikuti programnya. Kedua, peran aktif seluruh lapisan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemakaian sehingga masyarakat merasa memiliki, dengan demikian masyarakat bisa menjaga/memelihara dan tidak ada ketergantungan dengan pihak luar. Ketiga, masyarakat sebagai pemimpin. Keempat, tidak menggurui dan tidak memaksa.
Yang dimaksud SANITASI sendiri adalah bagaimana masyarakat tidak membuang air besar/air kecil (limbah manusia) atau limbah lain seperti limbah rumah tangga (sampah), limbah industri, limbah lain, dan limbah berbahaya secara sembarangan. Selain itu, sanitasi juga berarti cara mengelola, memanfaatkan, dan mendaur ulang limbah-limbah tersebut sehingga tidak membahayakan kehidupan.

Hari Cuci Tangan Pakai Sabun

Lembar Fakta

HCTPS adalah kampenye global yang dicanangkan oleh PBB pada Pertemuan Tahunan Air Sedunia (Annual World Water Week), 17-23 Agustus, 2008 di Stockholm, Swedia.Gerakan mencuci tangan pakai sabun sedunia diharapkan dapat meningkatkan perilaku hidup sehat, mencegah timbulnya penyakit, sekaligus menurunkan tingkat kematian pada balita dan anak-anak.
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kedua tangan kita adalah salah satu jalur utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Sebab, tangan adalah anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan mulut dan hidung. Penyakit-penyakit yang umumnya timbul karena tangan yang berkuman, antara lain: diare, kolera, ISPA, cacingan, flu, dan Hepatitis A.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan bahwa penyebab terbesar meninggalnya balita dan anak-anak Indonesia adalah penyakit diare dan ISPA. Menanggapi data ini, para ahli kesehatan menyatakan, perilaku kecil yang tampak sepele, seperti mencuci tangan dengan sabun, bisa berdampak besar  mengurangi angka kematian yang terkait dengan penyakit diare, hingga hampir 50 persen.

Cuci tangan pakai sabun penting dilakukan, khususnya:

1.    Sebelum menyiapkan makanan dan sebelum makan,
2.    Sebelum menyuapi anak,
3.    Sesudah buang air besar dan kecil,
4.    Setelah menceboki bayi,
5.    Setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari bepergian, dan
6.    Sehabis bermain/memberi makan/memegang hewan peliharaan.

Sementara cara yang tepat untuk cuci tangan sebagai berikut:

1. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Tak perlu harus sabun  khusus antibakteri, namun lebih disarankan sabun yang berbentuk cairan.
2. Gosok tangan setidaknya selama 15-20 detik.
3. Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku.
4. Basuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
5. Keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain
6. Gunakan tisu/handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air

PERKESMAS

FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKESMAS
A. EKONOMI
Untuk dapat memahami bagaiman pentingnnya ekonomi dalam pelayanan kesehatan dan hal yang signifikan dalam keperawatan pengetahuan dasar dari terminologi kunci ekonomi sangat essensial.
Ekonomi adalah sains sosial yang berkaitan dengan masalah –masalah yang memakai atau menggunakan sumber-sumber dalam cara yang paling efisien guna mencapai kepuasan yang sepenuhnya dari keinginan masyarakat yang tidak ada batasnya ( Heider-Dorneich, 1978). Ekonomi kesehatan berkaitan dengan masalah – masalah yang menghasilkan dan mendistribusikan sumber –sumber pelayanan kesehatan.
1. Teori –Teori Ekonomi
Dua teori dasar bisa diaplikasikan untuk studi dan meraih pengertaian tentang ekonomi : teori mikro dan makro ekonomi. Teori mikro ekonomi berhubungan dengan studi alokasi dan distribusi pendapatan.
Prinsip dasar yang dipakai untuk teori mikro ekonomi adalah mengenai suplai dan permintaan. Bila suplai dari produk atau jasa meningkat, permintaan menurun akan berdampak harga menjadi rendah, Sebaliknya bila permintaaan meningkat suplai produk / jasa menurun harga akan meningkat.
Sedangkan makro ekonomi berkaitan dengan studi stabilitas dan pertumbuhan dari ekonomi seluruhnya, Faktor-faktor yang menentukan pendapatan, tingkat harga umum dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori berhubungan dengan yang besar ( kelompok ) variabel yang mempengaruhi seluruh ekonomi.
2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKONOMI PELAYANAN KESEHATAN
Empat faktor instrumental penting mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sistem pelayanan kesehatan : inflasi harga, tehnologi, intensitas dan perubahan demografi penduduk.
a. INFLASI HARGA
Inflasi harga merupakan masalah ekonomi yang besar, inflasi umum mempengaruhi harga bahan-bahan dan jasa-jasa, termasuk biaya pelayanan kesehatan yang meningkat rata-rata 12 % lebih cepat dari pada indeks biaya pengguna jasa.
Inflasi pada pelayanan kesehatan tetap merupakan faktor dominan dalam ekonomi kesehatan menurut isu sekarang. Sejumlah asumsi telah dibuat mengenai alasan inflasi pelayanan kesehatan :
(1) Karena pendapatan meningkat dan lebih banyak orang mendapat asuransi kesehatan, memanfaatkan sistem dan permintaan pelayanan juga meningkat.
(2) Belanja meningkat sebagai respon terhadap upah di Rumah Sakit, sehingga sewaktu produktivitas pegawai lamban dan untuk mengimbanginya diperlukan lebih banyak pegawai.
(3) Peningkatan suplai, perlengkapan dan pengeluaran untuk gaji dampak dari pertumbuhan dan jumlah perusahaan asuransi.
(4) Harga-harga tenaga pelayanan yang baru dan mahal meningkat
(5) Harga – harga meningkat karena bangunan mahal, mahalnya pemeliharaan fasilitas rumah sakit yang sudah ada.
(6) Perubahan cara hidup pemakai jasa dan bahaya lingkungan menciptakan serangakain bahaya yang memerlukan pelayanan kesehatan.
(7) Peningkatan jasa pelayanan yang berdasarkan kemasyarakatan menambah keseluruhan perbelanjaan.
b. TEHNOLOGI DAN INTENSITAS
Tehnologi medis telah didefinisikan oleh Congressional Office of Technology Assesment sebagai “ Tatanan teknik-teknik, obat-obatan, perlengkapan dan prosedur prosedur yang dipakai oleh profesional pelayanan kesehatan yang menyajikan pelayanan medis kepada individu dan sistem dimana pelayanan disajikan “ ( Banta, 1990 ).
Yang dimaksud intensitas adalah penggunaan tehnologi, suplai dan jasa pelayanan kesehatan oleh atau atas nama klien. Intensitas mencakup dan merupakan bagian dari usaha – usaha pembangunan tehnologi. Profesional kesehatan seperti dokter menjadi ketergantungan kepada tehnologi untuk menegakkan diagnosa dan pengobatan. Itu menjadi bahan-bahan penting yang harus dibeli sebagai tehnologi untuk klien. Perawat juga menjadi ketergantungan kepada tehnologi untuk memantau kemajuan klien dan membuat ketentuan untuk asuhan keperawatan. Masyarakat dengan peningkatan kecanggihan mengenai kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan menghendaki penggunaan laboratorium, radiologi, diagnostik, pelayanan terapautik sebagai pengobatan.
c. PERUBAHAN DEMOGRAFI PENDUDUK
Perubahan demografi mengakibatkan beban pemerintah terhadap kesehatan masyarakat menjadi lebih meningkat, apalagi dalam waktu waktu belakangan telah terjadi peningkatan angka kemiskinan yang membuat pemerintah memberikan bantuan pengobatan melalui surat miskin, askeskin, dll.
B. ETIKA DAN PRAKTEK KEPERAWATAN KOMUNITAS
Dalam membuat ketentuan moral biasanya kita melihat berbagai peraturan prinsip-prinsip atau teori-teori. Peraturan menyatakan bahwa kegiatan tertentu harus / tidak harus dilaksanakan , karena itu benar / salah.
Contohnya adalah bahwa “ perawat harus selalu mengatakan yang benar kepada klien”. Prinsip
APLIKASI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT
Dalam keperawatan kesehatan masayarakat prinsip baik dapat diaplikasikan dalam (1) menyeimbangkan bahaya dan keutungan bagi populasi klein dan (2) didalam pemakaian untuk analisa keuntungan biaya dalam penentuan dampak kepada populasi klien.
Menyeimbangkan bahaya dan keuntungan
Jasa yang membawa keseimbangan besar dari kebaikan diatas keburukan atau untung diatas malapetaka adalah sejalan dengan peraturan penggunaan. Peraturan tersebut berasal dari prinsip kebaikan dan mencakup kewajiban moral untuk menimbang –nimbang keuntungan terhadap bahaya demi peningkatan keuntungan dan mencegah terulangnya bahaya ( Beauchamp dan Childriss )
SOSIAL DAN KULTURAL YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN KESEHATAN
Yang dipakai sebagai pokok pembicaraan dari bab ini adalah tentang kesehatan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan dari penyakit fisik saja, tatapi juga atas pengaruh dari sosiokultural. Seringkali perawat harus merencanakan dan memberikan asuhan kepada individu / keluarga yang kepercayaan kesehatan berbeda dari faham perawat. Guna memberikan pelayanan yang efektif dan cocok perawat harus mengenal pentingnya pengaruh budaya dan nilai-nilai kultural.
A. ARTI BUDAYA
Budaya memungkinkan kita untuk interprestasi lingkungan dan kegiatan orang di sekeliling kita agar kita bisa berperilaku yang sesuai. “ Kebudayaan terdiri dari standart untuk menentukan apa yang akan terjadi, bagaimana pendapat orang dan bagaimana agar bisa bergaul dengan mereka ( Goodenough, 1966 )
B. KONSEP – KONSEP YANG RELEVAN DENGAN BUDAYA
1. Holisme / Seutuhnya
Antropologi percaya bahwa kebudayaan adalah fungsi yang terintegrasi seluruhnya dengan bagian interelasi dan interdependensi. Demikian juga budaya lebih baik dipandang dan dianalisa secara menyeluruh. Berbagai komponen dari budaya seperti politik, ekonomi, agama, persaudaraan dan sistem kesehatan, melakukan fungsi yang terpisah tetapi kemudian bercampur membentuk perbuatan yang menyeluruh. Jadi untuk mengetahui sistem dari sesesorang harus memandang masing-masing hubungannya dengan orang lain dan dari keseluruhan kulturnya. ( Benedict, 1934 )
Perubahan budaya biasanya mengundang tantangan –tantangan baru dan berbagai masalah. Perubahan meliputi adaptasi kreatif dari perilaku yang terdahulu yang disebabkan karena bahasa, adat, kepercayaan, sikap , tujuan, undang-undang, tradisi dan kode moral. Pada saat yang terdahulu sudah keluar dari mode atau kurang bisa diterima dan menjadi sumber konflik yang potensial ( Elling, (1977).
2. Enkulturasi
Adalah proses mendapatkan pengetahuan dan menghayati nilai-nilai. Melalui proses ini orang bisa mendapatkan kompetensi dari budayanya sendiri. Anak-anak melihat orang tua dan mengambil kesimpulan tentang peraturan demi perilaku. Pola-pola perilaku menyajikan penjelasan untuk kejadian dalam penghidupan seperti, dilahirkan, maut, remaja, hamil, membesarkan anak, sakit, penyakit.
3. Etnosentris
Adalah suatu kepercayaan bahwa hanya budayanya sendiri yang terbaik. Sangat penting bagi perawat untuk tidak berpendapat bahwa hanya caranya sendiri yang terbaik dan menganggap ide orang lain tidak diketahui atau dipandang rendah.
4. Stereotip
Stereotip atau sesuatu yang bersifat statis / tetap merupakan kepercayaan yang dibesar-besarkan dan gambaran yang dilukiskan dengan populer dalam media massa dan ilmu kebangsaan. Sifat ini juga menyebabkan tidak berkembangnya pemikiran seseorang
5. Nilai – nilai Budaya
Sistem budaya mengandung berbagai orientasi nilai. Nilai merupakan bentuk kepercayaan bagaimana seseorang harus perperilaku, kepercayaan adalah sesuatu pernyataan yang tujuannya berpegang kepada kebenaran tapi mungkin boleh atau tidak boleh berlandaskan kenyataan empiris. Salah satu elemen yang paling penting tergabung dalam budaya dan nilainya . Nilai ini bersama memberikan stabilitas dan keamanan budaya, menyajikan standart perilaku. Bila dua orang bersama-sama memiliki budaya yang serupa dan pengalamanya cenderung serupa, nilai-nilai mereka akan serupa, walaupun dua orang tersebut tidak mungkin pola nilai yang tetap serupa, namun mereka cukup serupa untuk mengenal kesamaan dan untuk mengidentifikasi“ yang lain sama seperti saya “ ( Gooenough, 1966)
C. PERBEDAAN BUDAYA
Sesungguhnya karena tradisi berbeda budaya dan peningkatan mobilitas, budaya yang harmoni jarang ditemukan. Pada individu yang kulturnya harmonis cenderung mempunyai kesamaan sikap, perhatian dan tujuan.
1. Koletifitas Etnis
Adalah kelompok dengan asal yang umum, perasaan identitas dan memiliki standart perilaku yang sama. Individu yang dibesarkan dalam kelompok seperti itu mengikuti budaya oleh norma-norma yang menentukan jalan pikiran dan perilaku mereka ( Harwood, 1981 )
2. Shock Budaya
Adalah salah satu sebab karena bekerja dengan individu yang latar belakang kulturnya berbeda. Shock budaya sebagai perasaan yang tidak ada yang menolong dan ketidaknyamanan dan kondisi disorientasi yang dialami oleh orang luar yang berusaha beradaptasi secara komprehensif atau secara efektif dengan kelompok yang berbeda akibat perbedaan praktek nilai-nilai dan kepercayaan.( Leininger, 1976). Perawat dapat mnegurangi shock budaya dengan mempelajari tentang perbedaan kelompok budaya dimana ia terlibat. Penting untuk perawat mengembangkan hormat kepada orang lain yang berbeda budaya sambil menghargai perasaan dirinya. Praktik perawatan kesehatan memerlukan toleransi kepercayaan yang bertentangan dengan perawat.
3. Pola Komunikasi
Kendala yang paling nyata timbul bila kedua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kebiasaan berbahasa dari klien adalah salah satu cara untuk melihat isi dari budaya. Menurut Kluckhohn,1972, bahwa tiap bahasa adalah merupakan jalan khusus untuk meneropong dan interprestasi pengalaman tiap bahasa membuat tatanan seluruhnya dari asumsi yang tidak disadari tentang dunia dan penghidupan. Kendala untuk komunikasi bisa saja terjadi walaupun individu berbicara dengan bahasa yang sama. Perawat kadang kesulitan untuk menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sederhana, bebas dari bahasa yang jlimet yang klien bisa menangkap. Sangat penting untuk menentukan bahwa pesan kita bisa diterima dan dimengerti maksudnya.
4. Jarak Pribadi dan Kontak
Jarak pribadi adalah ikatan yang tidak terlihat dan flesibel. Pengertian tentang jarak pribadi bagi perawat kesehatan masyarakat memungkinkan proses pengkajian dan peningkatan interaksi perwat – klien. Profesional kesehatan merasa bahwa mereka mempunyai izin keseluruh daerah badan klien.. Kontak yang dekat sering diperlukan perawat saat pemeriksaan fisik, perawat hendaknya berusaha untuk mengurangi kecemasan dengan mengenal kebutuhan individu akan jarak dan berbuat yang sesuai untuk melindungi hak privasi.
5. Pandangan Sosiokultural Tentang Penyakit dan Sakit
Budaya mempengaruhi harapan dan persepsi orang mengenai gejala cara memberi etiket kepada penyakit, juga mempengaruhi bilamana, bagaimana, dan kepada siapa mereka harus mengkomunikasikan masalah –masalah kesehatan dan berapa lama mereka berada dalam pelayanan. Karena kesehatan dibentuk oleh faktor –faktor budaya, maka terdapat variasi dari perilaku pelayanan kesehatan, status kesehatan, dan pola-pola sakit dan pelayanan di didalam dan diantara budaya yang berbeda beda.
Perilaku pelayanan kesehatan merujuk kepada kegiatan-kegiatan sosial dan biologis individu yang disertai penghormatan kepada mempertahankan akseptabilitas status kesehatan atau perubahan kondisi yang tidak bisa diterima. Perilaku pelayanan kesehatan dan status kesehatan saling keterkaitan dan keduanya dipengaruhi oleh kekuatan sosiokultural, seperti ekonomi, politik, pengaruh lingkungan dan sistem kesehatan ( Elling, 1977)
D. FAKTOR – FAKTOR SOSIOKULTURAL MASYARAKAT
Yang berikut ini adalah daftar faktor-faktor sosiokultural yang menonjol yang harus dikaji dalam masyarakat :
1. Pengaruh – pengaruh yang selalu ada yang membagi orang kedalam kelompok – kelompok dalam masyarakat seperti etnis, agama, kelas sosial, pekerjaan, tempat tinggal, bahasa, pendidikan, jenis kelamin, kesuksesan dan umur.
2. Kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik sosial dan / atau jalur sosial
3. Sikap terhadap kelompok minoritas, anak muda dengan orang dewasa, pria dengan wanita.
4. Pembagian masyarakat kedalam tetangga atau distrik dengan karakteristiknya
5. Jalur-jalur formal dan informal untuk komunikasi diantara berbagai program dan masyarakat
6. Kendala-kendala timbul akibat perbedaan kepercayaan budaya praktek
7. Politik orientasi dimasyarakat (sikap terhadap autoritas serta pemakaiannya pada masalah kesehatan )
8. Pola-pola migrasi baik didalam maupun diluar masyarakat dan pengaruhnya terhadap jasa pelayanan kesehatan
9. Hubungan agama dan pengobatan dalam masyarakat ( siapa dan apa penyebab dari penyakit dan bagaimana cara mencegahnya)
10. Bentuk penyakit atau sakit yang dipandang oleh berbagai anggota masyarakat bagaimana hal itu bisa timbul ( kondisi budaya yang spesifik, seperti penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara panas dan dingin atau penyakit yang disebabkan oleh magig )
E. FAKTOR – FAKTOR SOSIOKULTURAL KELUARGA DAN / ATAU INDIVIDU
Bila mengkaji keluarga atau individu perawat kesehatan masyarakat harus menyadari yang berikut :
1. Kekhasan keluarga, peranan yang dipegang oleh keluarga dan kerabat, pola-pola pemukiman
2. Berbagai jenis ritual dan berbagai upacara yang dianggap penting dalam siklus kehidupan seperti kelahiran, kematian, masa ramaja, pernikahan.
3. Kepercayaan kesehatan dan nilai-nilai anggota keluarga dan arti sosial yang bergantung kepada kesejahteraan dan sakit :
a. Kepercayaan mengenai organ tubuh dan / atau sistem dan bagaimana cara berfungsinya.
b. Metoda tertentu yang dipakai untuk mempertahankan kesehatan, seperti higiene dan praktek merawat diri sendiri
c. Sikap terhadap immunisasi, penyaringan dan usaha-usaha pencegahan yang lain
d. Kepercayaan dan praktek diseputar konsepsi, hamil, melahirkan, laktasi dan membesarkan anak
e. Sikap terhadap penyakit mental, cacat, mati.
4. Orang dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk berbagai keputusan mengenai kesehatan, apa yang akan dikerjakan bila sakit, kemana minta tolong, siapa yang akan melihat, dan nasihat yang bagaimana yang akan ditaati.
5. Topik kesehatan yang sensitif atau dilarang oleh klien
6. Kemungkinan konflik diantara keluraga mengenai kepercayaaan kesehatan dan prakteknya dari program kesehatan yang sudah ditentukan.
7. Kepercayaan dan peraturan dan pilihan atau keraguan mengenai makanan yang biasa diyakini sebagai penyebab atau obat untuk penyakit.
8. Cara yang sesuai dengan budaya bila memasuki atau keluar dari ruangan, termasuk salam , ucapan selamat jalan, dan jam yang memudahkan kunjungan.
F. KONSEP-KONSEP KUNCI / RANGKUMAN
1. Budaya memungkinkan kita untuk bisa menginterprestasi lingkungan dan kegiatan orang seputar kita dan berperilaku dengan cara yang sesuai
2. Sementara antropologi memandang budaya sebagai satu tatanan peraturan menyiapkan individu untuk berperilaku dan menginterprestasikan perilaku orang lain.
3. Konsep holisme memerlukan perilaku orang agar tidak terkurung dari konteks dimana berlangsung dan budaya dipandang dengan baik dan dianalisa secara keseluruhan.
4. Budaya tidak pernah statis tapi merupakan proses yang konstan untuk menambah dan mengurangi elemen-elemen,.
5. Enkulturasi merupakan proses mendapatkan pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai, dengan proses tersebut untuk memeperoleh kompetensi kultur
6. Karena kita seringkali memandang dunia dari pandangan kita, seringkali kita menganggap budaya kita adalah yang terbaik / etnosentris.
7. Sangat penting bagi perawat untuk mempertimbangkan caranya sendiri sebagai yang terbaik dan ide orang lain tidak diperdulikan dan dipandang inferior.
8. Stereotip adalah kepercayaan yang dibesar-besarkan dan image-image yang dimunculkan dalam media sebagai kriteria kebangsaan. Biasanya image-image itu palsu;menyelubungi perbedaan yang penting dikalangan kelompok dan membesar-besarkan itu diantara kelompok.
9. Nilai – nilai budaya adalah panduan yang menonjol dan tekun mempengaruhi pikiran dan kegiatan orang.
10. Orang yang dibesarkan didalam koletifitas etnis ( kelompok yang sama dari asal yang biasa, perasaan identitas dan mempunyai standart perilaku yang sama ) seringkali memerlukan dari pengalaman itu norma-norma budaya yang menentukan jalan pikiran dan perilaku dari anggota individu itu.
11. “Shock budaya “ adalah salah satu pengaruh karena bekerja dengan individu yang latar belakang kulturnya berbeda
12. Mobilitas masyarakat dan perbedaan budaya meningkatkan kecenderungan perawat mau kontak dengan berbagi cara hidup menurut budaya dan tradisi.